Elektronik Kartu Tanda Penduduk atau disingkat E-KTP adalah program baru yang baru saja diluncurkan, meskipun realisasinya dimasing-masing wilayah tidak sama. DI DKI jakarta dan Jogjakarta akan direalisasikan pada bulan Agustus tahun ini. Berarti kedua wilayah tersebut sudah “siap” dengan sarana dan prasarananya.
Program baru tentu akan membawa konsekuensi baru juga, apalagi ini masalah identitas penduduk. KTP adalah kartu pintar yang dibutuhkan hampir disemua instansi ketika kita harus berurusan. Tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi segala persoalan yang timbul. Termasuk kemungkinan jika KTP tersebut hilang dan data yang ada didalamnya diambil untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan pemiliknya.
Persoalan juga akan muncul manakala program ini belum terintegrasi dg instansi yang lain., semisal Bank, yang masih membutuhkan contoh tanda tangan ( di E-KTP tidak ada ). NIK dan data-data yang disimpan didalam KTP memang akan mempermudah mengungkap data pemilik jika dibutuhkan, namun apakah semua instansi sudah mampu dari sisi sarana dan prasarananya. Mungkin tidak menjadi persoalan untuk kedua wilayah yang saya sebutkan tadi, tapi untuk wilayah pedalaman, hal ini akan jadi problem baru. Tapi saya juga yakin, pemerintah tentu sudah menyiapkan solusi ( mungkin…). Kekawatiran saya, Pemerintah kita kan senang dengan selebrasi ( Launching), meskipun semua sarana dan prasarananya belum siap….“yang penting Launching dulu.
Masalah juga timbul, ketika warga baru saja ngurus KTP ( model lama) dengan biaya yang mahal, dan “dipaksa” harus berganti KTP ( E-KTP) yang mana pengurusannya rumit dan biaya lumayan mahal untuk ukuran orang desa. Sudah menjadi rahasia umum, meskipun slogan KTP Gratis dah berdengung-dengung, tapi faktanya, ngurus KTP tetap membutuhkan biaya, yang terkadang mahal, terkadang murah tergantung seberapa dekat kita dengan petugas.
Salam
0 komentar:
Posting Komentar